Tutorial Online 23 Maret - 17 Mei 2020. Unggah Karya Ilmiah 4 Mei - 8 Juni 2020. Ujian Akhir Semester dan Ujian Tugas Akhir Program 14, 20 dan 21 Juni 2020. Pengumuman Nilai Mata Kuliah 26 Agustus 2020

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan Beserta Kunci Jawaban

 on Tuesday, December 24, 2019  

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan Beserta Kunci Jawaban

HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan


Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sistem hukum perdata

A. Hukum kenegaraan.
B. Hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga dan hukum kekayaan.
C. Hukum adat.
D. Hukum pidana

Jawaban.
B. Hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga dan hukum kekayaan.


2. Jika dilihat dari sudut sistematika yang terdapat dalam KUHPerdata, berikut ini adalah sistematika Hukum Perdata adalah  ....

A. Mengatur tentang benda.
B. Mengatur tentang orang saja.
C. Mengatur tentang waris dan bukti saja.
D. Buku I, mengatur tentang orang termasuk Hukum Keluarga, Buku II, mengatur tentang benda termasuk Hukum Waris, Buku III, tentang Perikatan dan Buku IV, tentang bukti dan kadaluarsa

Jawaban.
D. Buku I, mengatur tentang orang termasuk Hukum Keluarga, Buku II, mengatur tentang benda termasuk Hukum Waris, Buku III, tentang Perikatan dan Buku IV, tentang bukti dan kadaluarsa

3. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antara manusia  di bidang Perdata, maka setiap masalah akan dapat diselesaikan, yaitu dengan cara....

A. Menguraikan secara manual namun terukur.
B. Menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada KUHPerdata.
C. Menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada peraturan terkait, sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata Dan Menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada peraturan diatur dalam KUHPerdata.
D. Menganalisisnya secara alamiah yang didasarkan pada peraturan Hukum Pidana

Jawaban.
C. Menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada peraturan terkait, sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata Dan Menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada peraturan diatur dalam KUHPerdata.
Benar, permasalahan dapat diselesaikan dengan cara menganalisisnya secara ilmiah yang didasarkan pada peraturan terkait, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata

4. Peraturan khusus untuk perdagangan sulit untuk diterapkan disebabkan oleh ....

A. Bila diperselisihkan merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak dengan demikian lenyaplah sifat kekhususan dari Hukum pedagang dan  asas Hukum dagang bagi perlindungan konsumen tidak berlaku dan  tidak dapat dipertahankan.
B. Hukum pedagang akan sulit diterapkan apabila tergugatnya pedagang dan penggugatnya bukan pedagang. Bila diperselisihkan merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak,  dengan demikian lenyaplah sifat kekhususan dari Hukum pedagang dan asas Hukum dagang bagi perlindungan pedagang tidak berlaku dan tidak dapat dipertahankan.
C. Hukum pedagang akan sulit diterapkan apabila tergugatnya konsumen dan  penggugatnya bukan
konsumen.
D. Hukum Pedagang yang diterapkan secara khusus

Jawaban.
B. Hukum pedagang akan sulit diterapkan apabila tergugatnya pedagang dan penggugatnya bukan pedagang. Bila diperselisihkan merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak,  dengan demikian lenyaplah sifat kekhususan dari Hukum pedagang dan asas Hukum dagang bagi perlindungan pedagang tidak berlaku dan tidak dapat dipertahankan.
Benar, sebab Hukum pedagang akan sulit diterapkan apabila tergugatnya pedagang dan penggugatnya bukan pedagang.dan Bila diperselisihkan merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak dengan demikian lenyaplah sifat kekhususan dari Hukum pedagang dan   asas Hukum dagang bagi perlindungan pedagang tidak berlaku dan   tidak dapat dipertahankan

5. Untuk memenuhi pengertian perbuatan perusahaan harus memenuhi syarat antara lain ...

A. Perbuatan dilakukan sewaktu-waktu dalam kedudukan tertentu.
B. Perbuatan dilakukan terus menerus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu, memenuhi ketentuan didalam KUHPerdata dan berdasarkan asas yang terdapat dalam KUHD.
C. Perbuatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
D. Perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi syarat di dalam hukum perdata

Jawaban.
B. Perbuatan dilakukan terus menerus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu, memenuhi ketentuan didalam KUHPerdata dan berdasarkan asas yang terdapat dalam KUHD.
Benar, pengertian perbuatan harus memenuhi syarat yaitu Perbuatan dilakukan terus menerus, terang- terangan dalam kedudukan tertentu, Memenuhi ketentuan didalam KUHPerdata Dan Berdasarkan asas yang terdapat dalam KUHD

6. Tata cara pembukuan yang diatur sebelum tahun 1927 adalah setiap pedagang diwajibkan melakukan pembukuan yang terdiri dari ....

A. Buku harian yang memuat tembusan surat-surat cermat, Kopi yang memuat tembusan surat-surat dan Buku Gudang.
B. Buku neraca keuangan.
C. Buku registrasi barang.
D. Buku neraca pemasukan keuangan dan barang

Jawaban.
A. Buku harian yang memuat tembusan surat-surat cermat, Kopi yang memuat tembusan surat-surat dan Buku Gudang.

7. Hubungan hukum antara pembantu-pembantu dalam perusahaan dengan pengusaha adalah ....

A. Hubungan multilateral dan perburuhan yang bersifat comen well.
B. Hubungan buruh dan perusahaannya bersifat kebawah.
C. Hubungan perburuhan yaitu hubungan yang bersifat atas bawah yaitu antara majikan dan   buruh dan hubungan pemberian kuasa adalah suatu hubungan Hukum yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, hubungan antara perusahaan sebagai pemberi kuasa sedangkan si manajer merupakan penerima kuasa/pemegang kuasa.
D. Hubungan perusahaan dan buruh yang bersifat keatas

Jawaban.
C. Hubungan perburuhan yaitu hubungan yang bersifat atas bawah yaitu antara majikan dan   buruh dan hubungan pemberian kuasa adalah suatu hubungan Hukum yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, hubungan antara perusahaan sebagai pemberi kuasa sedangkan si manajer merupakan penerima kuasa/pemegang kuasa.

8. Adapun syarat mendirikan persekutuan perdata adalah harus memenuhi sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal1320 KUHPerdata dan  dapat ditambahkan pula syarat-syarat lainnya yaitu ....

A. Dilarang oleh hukum dan tujuan yang bersinergi dengan tujuan bersama.
B. Melarang tindak kesusilaan dan penegakan hukum yang menjadi prioritas utama.
C. Tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan  ketertiban umum dan harus merupakan kepentingan bersama yang menjadi tujuan.
D. Aturan tidak membolehkan tindak kesusilaan

Jawaban.
C. Tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan  ketertiban umum dan harus merupakan kepentingan bersama yang menjadi tujuan.

9. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1646 KUHPerdata yang menyatakan persekutuan perdata bubar disebabkan oleh....

A. Lampaunya waktu untuk persekutuan perdata didirikan.
B. Kehendak dari persekutuan direksi perusahaan dan sekutu.
C. Hubungan perburuhan, hubungan atasan dengan bawahan sebagai diatur didalam Pasal 1601 ayat (1) C. D. KUHPerdata yaitu antara perusahaan dengan pelayan, kasir, pengepak, pekerja keliling.
kemauan dari seseorang atau beberapa sekutu

Jawaban.
A. Lampaunya waktu untuk persekutuan perdata didirikan.

10. Perseroan wajib mengadakan dan  menyimpan daftar pemegang saham yang memuat ....

A. Telah dicapainya perusahaan.
B. Nama dan   alamat pemegang saham dan Jumlah, nomor dan tanggal dari orang perseorangan atau badan hukum.
C. Nama dan alamat komisaris dan direksi perusahaan.
D. Telah tercapainya target rapat pemegang saham

Jawaban.
B. Nama dan   alamat pemegang saham dan Jumlah, nomor dan tanggal dari orang perseorangan atau badan hukum.

11. Asuransi adalah perjanjian ketika penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung yang berkewajiban membayar premi untuk mengganti kerugian/sejumlah uang sebagai akibat dari kehilangan, kerugian, atau tiada keuntungan yang diharapkan mungkin diderita karena suatu kejadian yang tidak tentu serta terdapat asas pengalihan resiko. Pengertian asuransi ini diatur dalam....

A. Pasal 247 KUHD.
B. Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang usaha.
C. Pasal 246 KUHD.
D. Pasal 1 UU  Nomor 2 Tahun 1992 tentang pengertian asuransi atau pertanggungan yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih,bjek asuransi, perusahaan asuransi jiwa,perusahaan reasuransi, pialang asuransi,pialang reasuransi, agen asuransi dan perusahaan penilai asuransi

Jawaban.
C. Pasal 246 KUHD.
Benar, Pasal 246 KUHD menjelaskan tentang Asuransi atau ;pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikanpenggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu perjanjian pertanggungan

12. Objek pertanggungan adalah benda milik tertanggung yang didaftarkan kepada penanggung yang dapat berwujud rumah, kendaraan, kapal dan  lain-lain yang …….

A. Diancam yang tentu dan  dipastikan.
B. Objek pertanggungan dibedakan dengan pokok pertanggungan yang berbentuk benda tidak berwujud yang melekat dan  tidak melekat.
C. Diancam yang tidak tentu/tidak dapat dipastikan.
D. Tidak dapat dinilai dengan uang

Jawaban.
C. Diancam yang tidak tentu/tidak dapat dipastikan.
Benar, diancam yang tidak tentu/tidak dapat dipastikan jika objek pertanggungan adalah benda milik tertanggung yang didaftarkan kepada penanggung yang dapat Berwujud rumah, kendaraan, kapal dan  lain-lain

13. Tujuan asuransi adalah….

A. Meminjam dana nasabah dalam bentuk polis asuransi.
B. Menanggung kerugian nasabah.
C. Menjamin penikmat dengan santunan jumlah dan  kalauu tertanggung meninggal sebelum mencapai umur tersebut.
D. Menjamin tersedianya dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada waktu masa
pembayaran premi berakhir.

Jawaban.
D. Menjamin tersedianya dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada waktu masa pembayaran premi berakhir.
Benar, karena tujuan asuransi adalah menjamin tersedianya dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada waktu masa pembayaran premi berakhir

14. Undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya mengatur pengertian pengangkutan darat dan  perairan darat (transportasi), yaitu pengangkutan yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia adalah....

A. UU Nomor 14 Tahun 1993.
B. UU Nomor 14 Tahun 2003.
C. UU Nomor 14 Tahun 1992.
D. UU Nomor 14 Tahun 2013

Jawaban.
C. UU Nomor 14 Tahun 1992.
Benar, UU Nomor 14 Tahun 1992 mengatur tentang lalu lintas jalan raya mengatur pengertian pengangkutan darat dan   perairan darat (transportasi)

15. Pengoperasian kereta api wajib dilakukan oleh awak yang telah mengikuti pendidikan, yang diadakan pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk, jadi awak harus memenuhi……

A. Kualitas kepandaian yang tidak harus dibuktikan dengan sertifikat.
B. persyaratan sesuai peraturan.
C. boleh cacat fisik namun memiliki kepandaian walau tidak bersertifikat.
D. tidak harus sehat fisik dan mental namun memiliki kepandaian bersertifikat

Jawaban.
B. persyaratan sesuai peraturan.
Benar, Pengoperasian kereta api wajib dilakukan oleh awak yang telah mengikuti pendidikan, yang diadakan pemerintah atau badan Hukum yang ditunjuk, jadi, awak harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan

16.  Secara garis besar, terdapat dua bentuk pendekatan yang digunakan oleh negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang,  antara lain ....

A. Common law approach dan statutory approach.
B. Common law case approach dan  directory approach.
C. Common case approach dan  statutory approach.
D. Common law approach dan   case approach

Jawaban.
A. Common law approach dan statutory approach.
Benar,Common law approach dan statutory approach

17. Suatu informasi dianggap merupakan informasi yang dirahasiakan atau merupakan suatu rahasia dagang jika informasi tersebut bersifat rahasia relatif atau mempunyai kualitas rahasia tanpa memperhatikan atau membatasi substansi dari informasi yang dirahasiakan. Hal itu ada dalam suatu bidang tertentu disebut ....

A. Common law case approach.
B. Common law system.
C. Common law approach.
D. Common law case

Jawaban.
C. Common law approach.
Benar, Common law approach adalah pendekatan informasi rahasia dagang yang dirahasiakan

18. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2000, diatur bahwa ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi ……

A. Metode produksi, pengolahan,dan  penjualan.
B. Metode marketing.
C. Metode pemasaran.
D. Metode penyajian

Jawaban.
A. Metode produksi, pengolahan,dan  penjualan.
Benar,Metode produksi, pengolahan, dan   penjualan merupakan ruang lingkup rahasia dagang diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2000

19. Dua alat tukar dalam lalu lintas perdagangan adalah….

A. Surat berharga dan  uang tunai.
B. Wesel dan  cek.
C. Surat berharga dan  surat yang berharga.
D. Surat berharga dan  cek

Jawaban.
C. Surat berharga dan  surat yang berharga.
Benar,karena Surat berharga dan   surat yang berharga adalah alat ukur dalam lalu lintas perdagangan

20. Surat yang berharga yang dikeluarkann oleh sebuah bank yang mengandung nilai disebut....

A. cek mundur.
B. cek hilang.
C. Cek silang.
D. cek perjalanan atau Traveller"s cheque.

Jawaban
D. cek perjalanan atau Traveller"s cheque.
Benar, cek perjalanan atau Traveller"s Cheque adalah surat berharga yang dikeluarkann oleh sebuah bank yang mengandung nilai

21. Suatu keadaan ketika seseorang debitur tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo disebut….

A. pailit.
B. bangkrut.
C. Penyitaan.
D. Krisis moneter

Jawaban
A. pailit.
Benar,pailit adalah Suatu keadaan ketika seseorang debitor tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo

22. Kriteria atau syarat pengajuan peninjauan kembali pada UU Kepailitan  Tahun 2004 diatur didalam …..

A. Pasal 925, ayat (2).
B. Pasal 365 ayat (3).
C. Pasal 295 ayat (2).
D. Pasal 334 ayat (3)

Jawaban
C. Pasal 295 ayat (2).
Benar,Pasal 295 ayat (2) tentang kriteria atau syarat pengajuan peninjauan kembali pada UUKepailitan 2004

23. Hukum Kepailitan di Indonesia tidak membedakan antara kepailitan perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan sebagaimana dielaborasi ke dalam…….

A. UU No.37 Tahun 2004.
B. UU No.37 Tahun 2006.
C. UU No.73 Tahun 2004.
D. UU No.43 Tahun 2005

Jawaban
A. UU No.37 Tahun 2004.
Benar,UU No.37 Tahun 2004 mengatur tentang kepailitan

24. Esensi kepailitan adalah………

A. Telah berhenti dan  tidak mampu lagi membayar utangnya.
B. Telah berhenti sama sekali usahanya.
C. Telah berhenti dan  masih mampu dengan membayar dengan cicilan.
D. Telah berhenti namun usaha masih dapat berjalan

Jawaban
A. Telah berhenti dan  tidak mampu lagi membayar utangnya.
Benar, telah berhenti dan   tidak mampu lagi membayar utangnya

25. Pasal 222 KUHD hanya terbatas, memungkinkan kepada debitor untuk memperoleh dari kreditur PKPU, dengan maksud untuk memungkinkan bagi debitor melakukan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, namun pasal tersebut tidak menyebutkan tentang……

A. Pemberian remisi.
B. Kemungkinan upaya-upaya lain yang lazim ditempuh dalam rangka program restrukturisasi dan  penyehatan perseroan.
C. penyehatan perbankan.
D. kemungkinan dinyatakan pailit

Jawaban
B. Kemungkinan upaya-upaya lain yang lazim ditempuh dalam rangka program restrukturisasi dan  penyehatan perseroan.
Benar, Kemungkinan upaya-upaya lain yang lazim ditempuh dalam rangka program restrukturisasi dan penyehatan perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHD

26. Akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW adalah....

A. Mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
B. Mengakibatkan pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat namun tidak begitu merugikan.
C. Terjadinya kekurang seimbangan dalam masyarakat.
D. Terjadinya kerugian pada semua orang

Jawaban
A. Mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Benar,Mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

27. Perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah …..

A. Oligarki.
B. Oligopoli, perjanjian penetapan harga dan diskriminasi harga dan   diskon.
C. Monopoli.
D. Monopsoni

Jawaban
B. Oligopoli, perjanjian penetapan harga dan diskriminasi harga dan   diskon.
Benar,Oligopoli, Perjanjian penetapan harga dan Diskriminasi harga dan   diskon

28. Dalam ratio perlindungan Hak kekayaan Intelektual, mengapa HAKI perlu dlindungi?? Ada dua alasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, antara lain ....

A. Pertama, didasarkan pada alasan moral dan kedua adalah alasan ekonomi.
B. Pertama, didasarkan pada alasan materiil dan kedua adalah alasan moral.
C. Pertama, didasarkan pada alasan ekonomi dan kedua adalah alasan hukum.
D. Pertama , didasarkan aspek hukum dan kedua alasan moral

Jawaban
A. Pertama, didasarkan pada alasan moral dan kedua adalah alasan ekonomi.
Benar, Pertama, didasarkan pada alasan moral dan kedua adalah alasan Ekonomi

29. Secara garis besar HAKI terbagi atas dua cabang, yaitu ....

A. Cabang pertama tentang HAKI dan  cabang kedua tentang hak milik intelektual.
B. Cabang pertama adalah hak cipta yang terkait dengan hak cipta  dan cabang kedua adalah hak milik intelektual.
C. Cabang pertama tentang HAKI dan cabang yang kedua adalah hak paten.
D. Cabang pertama adalah hak cipta yang terkait dengan hak cipta , cabang kedua hak paten

Jawaban
B. Cabang pertama adalah hak cipta yang terkait dengan hak cipta  dan cabang kedua adalah hak milik intelektual.
Benar,Cabang pertama adalah hak cipta yang terkait dengan hak cipta  dan Cabang kedua adalah hak milik intelektual

30. Bentuk-bentuk lain pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2002, antara lain adalah ....

A. Memberikan kewenangan berupa penyerahan aset atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
B. Memberikan kewenangan berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
C. Mengekspor barang-barang ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
D. Tidak memiliki hubungan dagang/komersial dengan brang bajakan –ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta

Jawaban
A. Memberikan kewenangan berupa penyerahan aset atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
Benar, Memberikan kewenangan berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta

31. Tujuan usaha penyehatan perusahaan adalah....

A. Tuntunan untuk mencari cara memenangkan persaingan global, berusaha melakukan pembenahan internal untuk memastikan setiap komponen terkait guna meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh.
B. Mengembalikan kesehatan perusahaan.
C. Mengembalikan roda perusahaan agar dapat kembali normal.
D. Agar untuk perusahaan dapat kembali seperti semula.
E. Mengembalikan kesehatan perusahaan.
F. Mengembalikan roda perusahaan agar dapat kembali normal

Jawaban
A. Tuntunan untuk mencari cara memenangkan persaingan global, berusaha melakukan pembenahan internal untuk memastikan setiap komponen terkait guna meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh.
Benar,Tuntunan untuk mencari cara memenanangkan persaingan global, berusaha melakukan pembenahan internal untuk memastikan setiap komponen terkait guna meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh

32. Kegiatan penyehatan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain ....

A. Memperluas jaringan usaha.
B. Menciptakan sinergi dalam perusahaan.
C. Melakukan penyempitan  usaha.
D. Untuk menambahkan kompetitor di dalam pasar

Jawaban
B. Menciptakan sinergi dalam perusahaan.
Benar,menciptakan sinergi dalam perusahaan merupakan tujuan penyehatan perusahaan

33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyehatan perusahaan adalah…..

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga.
B. KUHP.
C. PP Nomor 30 Tahun 2006.
D. Surat Keputusan Bank Indonesia No.30 Tahun 2004

Jawaban
A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga.
Benar,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga yang menjelaskan dengan penyehatan perusahaan

34. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perbuatan pengembangan perusahaan, antara lain ....

A. Menghindari terjadinya monopoli pasar.
B. Kepentingan perseroan, pemegang dan  karyawan.
C. Mencegah terjadinya pasar monopoli yang merugikan rakyat.
D. Menghindari adanya Oligopoli dan  Oligopsony yang akan merugikan masyarakat

Jawaban
B. Kepentingan perseroan, pemegang dan  karyawan.
Benar, Kepentingan perseroan, pemegang dan   karyawanadalah hal yang harus diperhatikan dalam perbuatan pengembangan perusahaan

35. Yang termasuk macam-macam penggabungan adalah....

A. Penggabungan Perusahaan Sejenis.
B. Penggabungan Vertikal Keatas.
C. Penggabungan Horizontal, Vertical Dan  Konglomerat.
D. Penggabungan Pengusaha

Jawaban
C. Penggabungan Horizontal, Vertical Dan  Konglomerat.
Benar, macam macam penggabungan merger perusahaan adalah Penggabungan Horizontal, Vertical Dan Konglomerat

36. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan  …

A. Subjek hukum  .
B. Prestasi.
C. Harta kekayaan.
D. Objek hukum

Jawaban
A. Subjek hukum  .
Benar,Subjek hukum karena hukum perdata mengatur hubungan antara hubungan subjek hukum dengan subjek hukum

37. Franchise atau waralaba pada dasarnya suatu strategi sistem formil bisnis yang bertujuan ....

A. Mengembangkan  jaringan usaha mengemas produk.
B. Membuka jaringan.
C. Mengembangkan lembaga keagenan.
D. Membuka cabang

Jawaban
A. Mengembangkan  jaringan usaha mengemas produk.
Benar, Franchise atau waralaba pada dasarnya suatu strategi sistem formil bisnis yang bertujuan mengembangkan jaringan usaha mengemas produk

38. Hukum Dagang adalah Hukum Perdata karena mengatur......

A. kepentingan keluarga.
​​​​​​B. kepentingan subjek hukum khususnya dalam lingkup pribadi
C. kepentingan umum.
D. kepentingan publik

Jawaban
​​​​​​B. kepentingan subjek hukum khususnya dalam lingkup pribadi.
Benar, Hukum Dagang adalah Hukum Perdata karena mengatur karena kepentingan subjek hukum khususnya dalam lingkup pribadi

39. Hubungan Perdata umum dan  Perdata khusus terdapat dalam ketentuan......

A. Pasal 1 KUHD.
B. ​​​​​​​Pasal 1 Code du la Marine.
C. ​​​​​​​Pasal 1 Peraturan Peralihan.
D. ​​​​​​​Pasal 1 KUHPerdata

Jawaban
A. Pasal 1 KUHD.
Benar , Karena Pasal 1 KUHD mengatur hubungan Perdata umum dan  Perdata khusus

40. Dalam kepailitan, pembagian kekayaan debitur antara para kreditur harus ….

A. ​​​​​​​Dilakukan secara merata kepada seluruh kreditur.
B. ​​​​​​Dilakukan pembagian secara berimbang sesuai besarnya.
C. dari piutang.
D. ​​​​​​​Didasarkan Urutan besarnya piutang kreditur

Jawaban
B. ​​​​​​Dilakukan pembagian secara berimbang sesuai besarnya.
Benar, karena dalam kepailitan, pembagian kekayaan debitur antara para kreditur harus Dilakukan pembagian secara berimbang sesuai besarnya piutang

41. Bank Indonesia dapat mengajukan pernyataan kepailitan terhadap  ……….

A. ​​​​​​​Debitur dalam perusahaan yang berkaitan dengan surat berharga.
​​​​​​​B. Semua debitur perusahaan di bidang apa saja.
​​​​​​​C. Debitur dalam perusahaan di bidang asuransi.
​​​​​​D. Debitur dalam perusahaan di bidang perbankan.

Jawaban
 ​​​​​​D. Debitur dalam perusahaan di bidang perbankan.
Benar, Bank Indonesia dapat mengajukan pernyataan kepailitan terhadap debitur dalam perusahaan di bidan perbankan

42. Pemisahan kodifikasi hukum Perdata dan  hukum dagang disebabkan karena ....

A. Perbedaan pendapat para pakar.
​​​​​​B. Sejarah penyusunan peraturan.
C. ​​​​​​​Perbedaan lapangan hukum.
​​​​​​​D. Perintah penguasa

Jawaban
​​​​​​B. Sejarah penyusunan peraturan.
Benar, Pemisahan kodifikasi hukum Perdata dan  hukum dagang disebabkan karena sejarah penyusunan peraturan

43. Hubungan hukum antara hukum Perdata (BW) dan  hukum dagang (WVK) adalah ....

A. Tidak ada hubungan.
B. Adanya hubungan ketentuan umum dan  ketentuan khusus.
C. Adanya hubungan atas bawah.
D. Adanya hubungan sebab akibat

Jawaban
B. Adanya hubungan ketentuan umum dan  ketentuan khusus.
Benar, Hubungan hukum antara hukum Perdata (BW) dan  hukum dagang (WVK) adalah adanya hubungan ketentuan umum dan  ketentuan khusus.

44.  Indonesia memberlakukan hukum Perdata (BW) dan  hukum dagang (WVK) adalah..........

​​​​​​A. Secara keseluruhan untuk mengisi kekosongan.
​​​​​​B. Hanya sebagian saja sesuai budaya Indonesia.
​​​​​​C. Hanya hal-hal yang tidak diatur oleh hukum adat.
D. Hanya yang berhubungan dengan ketentuan yang bersifat Internasional

Jawaban
​​​​​​A. Secara keseluruhan untuk mengisi kekosongan.
Benar, Indonesia memberlakukan hukum Perdata (BW) dan  hukum dagang (WVK) adalah secara  keseluruhan untuk mengisi kekosongan.

45. Ketentuan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD lama dicabut karena.......

​​​​​​A. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman  .
​​​​​​​B. Mau disempurnakan.
​​​​​​​C. Mau diganti dengan pasal-pasal baru.
D. Akan diganti dengan kegiatan perniagaan lain

Jawaban
​​​​​​A. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman  .
Benar, Ketentuan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD lama dicabut karena. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman

46. Setiap orang yang menjalankan perusahaan, membuat pembukuan yang diatur dan rapi. Pembukuan harus dapt diketahui semua hak dan kewajibannya mengenai harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan, ini diatur dalam Pasal.....................

A. Pasal 6 KUHD.
​​​​​​​B. Pasal 5 KUHD.
​​​​​​C. Pasal 7 KUHD.
D. Pasal 9 KUHD

Jawaban
A. Pasal 6 KUHD.
Benar , Pasal 6 KUHD mengatur Setiap orang yang menjalankan perusahaan, membuat pembukuan yang diatur dan rapi.  Pembukuan harus dapt diketahui semua hak dan kewajibannya mengenai harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan

47. Persekutuan Firma harus menjalankan perusahaan, kalau tidak maka persekutuan   tersebut hanya merupakan perserikatan perdata, hal ini dijelaskan didalam ....

A. Pasal 16 KUHD.
​​​​​​​B. Pasal 20 KUHD.
C. ​​​​​​Pasal 10 KUHD.
D. Pasal 11 KUHD

Jawaban
A. Pasal 16 KUHD.
Benar, Pasal 16 KUHD Mengatur Persekutuan Firma harus menjalankan perusahaan, kalu  tidak maka persekutuan   tersebut hanya merupakan perserikatan perdata

48. Kegiatan menjalankan pekerjaan diatur didalam Pasal 113 ayat (1) KUHPerdata  tentang perbuatan yang dilakukan oleh tenaga wanita dan   Pasal 1976 KUHPerdata yang mengatur tentang........

A. Daluwarsa.
B. Pembukuan.
C. ​​​​​​​Pelaksanaan perusahaan.
​​​​​​​D. Keyakinan

Jawaban
A. Daluwarsa.
Benar, Daluwarsa  diatur dalam Kegiatan menjalankan pekerjaan diatur didalam Pasal 113 ayat (1) KUHPerdata tentang perbuatan yang dilakukan oleh tenaga wanita dan   Pasal 1976 KUHPerdata

49. Subyek hukum yang menjalankan perusahaan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuat ....

A. perjanjian pemberian kuasa.
B. catatan laba rugi..
C. perjanjian tertulis.
D. perjanjian kerja sama

Jawaban
B. catatan laba rugi.
Benar, Subyek hukum yang menjalankan perusahaan diwajibkan oleh Undang-  Undang  untuk membuat catatan laba rugi.

50. Pembukuan merupakan rahasia perusahaan jadi hanya boleh dibuka oleh ….

A. pemegang saham.
​​​​​​​B. sekutu komanditer.
​​​​​​C. hakim pengadilan sebagai pejabat.
D. ​​​​​​​buruh perusahaan saja

Jawaban
A. pemegang saham.
Benar, pemegang saham tidak diperbolehkan untuk membuka Pembukuan   merupakan rahasia perusahaan

51. Untuk mendirikan persekutuan Perdata harus ada syarat salah satunya yakni.....

A. ada pengumuman.
B. kesepakatan.
C. Tertulis.
​​​​​​​D. notariil

Jawaban
B. kesepakatan.
Benar, kesepakatan merupakan salah satu syarat untuk mendirikan persekutuan perdata

52. Dalam mendirikan Perseroan, ketentuan pada Pasal 1619 KUHPerdata menyatakan……

A. ​​​​​​mewajibkan sekutu memasukan uang/modal.
B. ​​​​​​​tidak mewajibkan sekutu memasukan sesuatu.
C. Tidak mewajibkan sekutu memasukkan sesuatu.
D. tidak mewajibkan sekutu mempunyai tujuan kemanfaatan

Jawaban
A. ​​​​​​mewajibkan sekutu memasukan uang/modal.
Benar, Dalam mendirikan Perseroan, ketentuan pada Pasal 1619 KUHPerdata menyatakan mewajibkan sekutu memasukan uang/modal

53. Hubungan hukum tiap sekutu firma adalah bersifat .........

A. ​​​​​​​kolektif.
B. pribadi.
C. Koordinatif.
D. ​​​​​​​pemberian kuasa

Jawaban
B. pribadi.
Benar, Pribadi, merupakan sifat hubungan hukum tiap sekutu firma

54. Pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya Perseroan Terbatas adalah ...........

​​​​​​​A. Dewan Komisaris.
B. ​​​​​​Rapat Umum Pemegang Saham.
C. para pemegang saham.
​​​​​​​D. Direksi

Jawaban
C. para pemegang saham.
Benar, para pemegang saham merupakan Pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya Perseroan Terbatas

55. Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah Perjanjian, dalam ranah Hukum Perdata dikenal dengan……….

A. Wanprestasi.
B. Perbuatan  melawan Hukum.
C. Pelanggaran.
D. Pelanggaran Norma Hukum

Jawaban
B. Perbuatan  melawan Hukum.
Benar, Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah Perjanjian, dalam ranah Hukum Perdata

56. Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah Perjanjian, dalam ranah Hukum Perdata dikenal dengan……….

A. Onrechmatigedaad.
B. Onslagh.
C. perbuatan melawan hukum.
D. Unrech matigedaad

Jawaban
A. Onrechmatigedaad.
Benar, Onrechmatigedaad adalah Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah Perjanjian, dalam ranah Hukum Perdata

56.Peranan Hukum dalam kegiatan perdagangan, salah satunya adalah   menyelenggarakan suatu kondisi persaingan usaha yang........

A. Bermartabat.
B. Sehat dam adil.
C. tidak melawan hukum.
D. Benar dan tidak curang

Jawaban
B. Sehat dam adil.
Benar, Peranan Hukum dalam kegiatan perdagangan, salah satunya adalah menyelenggarakan suatu kondisi persaingan usaha yang Sehat dan adil

57.Dalam ranah hukum Perbuatan melanggar hukum , diatur dalam ………..

A. Pasal 1365 BW.
B. Pasal 1355 BW.
C. Pasal 1375 BW.
D. Pasal 1345 BW

Jawaban
A. Pasal 1365 BW.
Benar,Pasal 1365 BW, mengatur Perbuatan melanggar hukum

58. ​​​​​​Persekongkolan didefenisikan sebagai kerja sama antar pelaku usaha untuk menguasai demi kepentingan pelaku usaha-pelaku usaha tersebut, diatur didalam .......

A. UU Nomor 6 Tahun 1999.
B. UU Nomor 6 Tahun 2011.
C. UU Nomor 6 tahun 1999.
D. UU Nomor 6 Tahun 1969

Jawaban
A. UU Nomor 6 Tahun 1999.
Benar, UU Nomor 6 tahun 1999 mengatur tentang Persekongkolan didefenisikan sebagai kerja sama antar pelaku usaha untuk menguasai demi kepentingan pelaku usaha-pelaku usaha tersebut

59. Hak kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi didasarkan pada alasan .......

A. ekonomi dan  moral.
B. moral dan  kepatutan.
C. sosial dan  ekonomi.
D. sosial dan  kepatutan

Jawaban
A. ekonomi dan  moral.
Benar, ekonomi dan  moral merupakan alasan Hak kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi

60. Serangkaian hak yang berkenaan dengan karya intelektual yang dihasilkan seorang pencipta di bidang kesusasteraan, keilmuan, dan  kesenian apapun cara atau bentuk ekspresinya. Hal tersebut merupakan definisi dari .............

A. Hak Cipta  .
B. Hak Desain Industri.
C. Hak rahasia dagang.
D. Hak Paten

Jawaban
A. Hak Cipta  .
Benar, Hak Cipta  adalah Serangkaian hak yang berkenaan dengan karya intelektual yang dihasilkan seorang pencipta di bidang kesusasteraan, keilmuan, dan  kesenian apapun cara atau bentuk ekspresinya

61. Dua bentuk pendaftaran merek yang dikenal dalam praktik berbagai negara  adalah....

A. first to produce and first to file.
B. first to use dan  first to file.
C. first to claim dan  first to use.
D. first to file dan  first to claim

Jawaban
A. first to produce and first to file.
Benar, first to produce and first to file , merupakan Dua bentuk pendaftaran merek yang dikenal dalam praktik berbagai negara

62. Pengaturan mengenai hak cipta telah ada sejak masa.............

A. Hindia Belanda.
B. Portugis.
C. Inggris.
D. Jepang.

Jawaban
D. Jepang.
Benar, Jepang masa pengaturan mengenai hak cipta

63. Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui ....

A. UU No.7 Tahun 1998.
B. UU No.7 Tahun 1999.
C. UU No.7 Tahun 2009.
D. UU No.8 Tahun 1994

Jawaban
B. UU No.7 Tahun 1999.
Benar,UU No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa presiden republik indonesia

64. Unsur-unsur rahasia dagang yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 adalah ....

A. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum.
B. Adanya perjanjian tertulis antara pemilik rahasia dagang dan  pihak yang berkepentingan.
C. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum.
D. informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi atau bisnis

Jawaban
B. Adanya perjanjian tertulis antara pemilik rahasia dagang dan  pihak yang berkepentingan.
Benar, adanya perjanjian tertulis antara pemilik rahasia dagang dan  pihak yang berkepentingan karena merupakan Unsur-unsur rahasia dagang yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000

65. Arti dari suatu invensi haruslah mengandung langkah-langkah inventif untuk dapat dilindungi dengan paten adalah .....

A. memperhatikan kondisi perkembangan keilmuan saat invensi tersebut dihasilkan.
B. inventor memiliki keahlian tertentu di bidang teknik yang tidak dimiliki orang lain untuk menciptakan invensinya.
C. invensi yang dihasilkan dapat dilaksanakan dalam industri.
D. invensi yang dihasilkannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya

Jawaban
B. inventor memiliki keahlian tertentu di bidang teknik yang tidak dimiliki orang lain untuk menciptakan invensinya.
Benar, inventor memiliki keahlian tertentu di bidan g teknik yang tidak dimiliki orang lain untuk menciptakan invensinya adalah erupakan arti dari Arti dari suatu invensi haruslah mengandung langkah-langkah inventif untuk dapat dilindungi dengan paten

66. Ciri-ciri dari surat yang berharga adalah ...........

A. memuat kata tidak kepada.
B. kepada-pengganti.
C. kepada-pembawa.
D. atas petunjuk

Jawaban
A. memuat kata tidak kepada.
Benar, memuat kata tidak kepada-pengganti merupakam ciri-ciri dari surat yang berharga

67. Surat wesel adalah perintah membayar kepada orang yang......

A. memegang wesel.
B. mengakseptasi wesel.
C. menjamin wesel.
D. menagih wesel

Jawaban
B. mengakseptasi wesel.
Benar, Surat wesel adalah perintah membayar kepada orang yang mengakseptasi wesel

68. Pemegang obligasi adalah .........

A. debitur obligasi .
B. penjual obligasi.
C. kreditor obligasi.
D. pembeli obligasi

Jawaban
A. debitur obligasi .
Benar, debitur obligasi adalah pemegang obligasi

69. Penyerahan surat cek dengan cara cessi adalah ..........

A. surat cek atas bank.
B. surat cek yang atas pengganti.
C. surat cek tidak kepada-pengganti.
D. surat cek atas nama

Jawaban
C. surat cek tidak kepada-pengganti.
Benar, surat cek tidak kepada-pengganti merupakan Penyerahan surat cek dengan cara cessi

70. Tenggat berlakunya bilyet giro adalah .......

A. selama 50 hari sejak diterbitkan.
B. selama 40 hari sejak diterbitkan.
C. selama 60 hari sejak diterbitkan.
D. selama 70 hari sejak diterbitkan

Jawaban
B. selama 40 hari sejak diterbitkan.
Benar, selama 40 hari sejak diterbitkan merupakan tenggat berlakunya bilyet giro

71. Dalam Perseroan Terbatas, pada saham atas nama penyerahannya dengan ..........

A. akta autentik.
B. cara cessi  .
C. cara endosemen.
D. akta di bawah tangan

Jawaban
B. cara cessi  .
​​​​​​Benar, cara cessi  merupakan cara dalam Perseroan Terbatas, pada saham atas nama penyerahannya

72. Perjanjian asuransi didasarkan/digantungkan pada peristiwa yang ....

A. mungkin terjadi.
B. diperjanjikan.
C. pasti terjadi.
D. sudah terjadi

Jawaban
A. mungkin terjadi.
​​​​​Benar,mungkin terjadi apabila Perjanjian asuransi didasarkan/digantungkan pada peristiwa

73. Kepentingan dalam perjanjian asuransi jumlah uang adalah ......

A. bersifat benda imateriil.
B. bersifat kerugian.
C. bersifat benda materiil.
D. Bersifat kerugian materiil dan benda imateriil.

Jawaban
D. Bersifat kerugian materiil dan benda imateriil.
Benar, Kepentingan dalam perjanjian asuransi jumlah karena Bersifat kerugian materiil dan benda imateriil

74. Asuransi unit link adalah gabungan antara asuransi …....

A. asuransi dan  investasi.
B. asuransi ganti rugi dan  asuransi jiwa.
C. asuransi jiwa dan  asuransi hari tua.
D. asuransi kerugian dan  asuransi jumlah uang

Jawaban
A. asuransi dan  investasi.
Benar, asuransi dan  investasi merupakan penggabungan antara asuransi merupakan pengertian dari defenisi asuransi link

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan Beserta Kunci Jawaban 4.5 5 Bank Soal Universitas Terbuka Tuesday, December 24, 2019 Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan Beserta Kunci Jawaban Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1. Sis...



No comments:

Post a Comment